Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Perairan Bengkulu Berdasarkan Hasil Analisis Kobe Plot

Oleh :YuyunErwina, S.Pi, M.Si

Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu

Dalam penentuan prioritas strategi kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan digunakan analisis kobe plot (Zhang etal., 2009) dimana dilakukan prioritas berdasarkan nilai indikator  dan resiko setelah itu dilakukan penentuan periode rencana pengelolaan. Kobe plot digunakan untuk visualisasi hasil penilaian aspek ekologi dan aspek sosial (kelembagaan, sosial, ekonomi dan teknologi). Jika aspek ekologi suatu ekosistem berada pada warna merah, berarti buruk dan harus ada tindakan manajemen untuk memperbaiki sampai berada pada warna kuning ( sedang), sampai mencapai warna hijau (baik). Jika aspek ekologi dan sosial  rendah berarti berada di warna merah, maka yang harus dilakukan adalah restoration strategy. Jika aspek sosial rendah dan ekologi tinggi (berada pada warna kuning) maka yang harus dilakukan adalah social development strategy. Jika aspek sosial tinggi dan ekologi yang rendah (berada pada warna kuning) maka yang harus dilakukan untuk mencapai kondisi keberlanjutan adalah conservation management strategy. Jika aspek sosial dan ekologi suatu ekosistem sudah berada pada warna hijau dan keduanya sudah memiliki nilai yang tinggi maka yang harus dilakukan adalah sustaining strategy. Skor aspek ekologi dan sosial didapatkan dari perhitungan yang diturunkan dari flag model ( skor 1 = merah kondisi ekosistem buruk, skor 2 = kuning kondisi ekosistem baik, skor 3 = hijau kondisi ekosistem baik), skor setiap aspek merupakan skor rata – rata dari setiap atribut pada masing – masing aspek. Nilai skornya sama dengan nilai skor pada analisis RAPFISH.

Berdasarkan hasil analisis Kobe Plot(Gambar 1) maka rekomendasikebijakanpengelolaansumberdayaperikanan di Perairan Bengkulu adalah :

  1. Strategi restorasi (0 – 5tahun) adalah:
  2. Fasilitasi dan meningkatkan peranan koperasi /lembaga keuangan mikro dan kelompok usaha bersama untuk menjamin adanya modal berupa pinjaman lunak bagi nelayan.
  3. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya ikan dan ekosistem melalui pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan.
  4. Strategi pengembangan sosial (5 – 10 tahun):
  5. Meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan membuka akses nelayan terhadap pasar hasil perikanan untuk meningkatkan harga jual ikan melalui pelatihan dan pendampingan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Bengkulu.
  6. Meningkatkan penerapan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan bagi nelayan skala kecil dan memberikan pendampingan serta bantuan sarana dan prasarana penangkapan untuk meningkatkan teknologi penangkapan yang dimiliki dan mampu dioperasikan oleh nelayan.
  7. Penegakkan regulasi pengelolaan sumber daya perikanan di Perairan Bengkulu harus dilaksanakan secara bertanggungjawab guna menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistem di Perairan Bengkulu dengan mengefektifkan peran POKMASWAS, penyidik perikanan, TNI Angkatan Laut dan Polairud dalam pengawasan pengelolaan perikanan di Perairan Bengkulu .

Kondisi Dimensi Sosial Perairan Bengkulu

Oleh : YuyunErwina, S.Pi, M.Si

Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu

Konflik antar nelayan dalam pemanfaatan sumber daya ikan di Provinsi Bengkulu relatif tinggi, yaitu rata-rata > 5 kali /tahun. Konflik yang terjadi terutama menyangkut penggunaan alat tangkap pukat harimau dan penggunaan alat tangkap yang merusak lainnya. Tingkat pendidikan nelayan rata-rata tamatan SLTP,dengan  rata-rata pengalaman melaut > 5 tahun. Tipologi nelayan Perairan Bengkulu termasuk dalam kategori small-scale fisheries denganmemanfaatkan secara efektif pengetahuan lokal terkait dengan pengelolaan perikanan,namun nelayan jarang dilibatkan dalam penetapan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Perairan Bengkulu.

Kondisi Dimensi Kelembagaan Perairan Bengkulu

Oleh :YuyunErwina, S.Pi, M.Si

Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu

Dari hasil survai dan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya perikanan menunjukkan bahwa Bengkulu memiliki dokumen rencana pengelolaan perikanan tetapi belum sepenuhnya dijalankan. Mekanisme dalam pengambilan keputusan namun belum berjalan efektif. Nelayan di Perairan Bengkulu memiliki peraturan / kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan telah disepakati secara bersama oleh nelayan. Kearifan lokal tersebut berupa alat tangkap yang digunakan tidak boleh bersifat merusak (seperti penggunaan bom dan pukat harimau) dan nelayan disarankan tidak melaut pada Hari Jumat, hari kebesaran keagamaan dan jika ada nelayan yang mengadakan acara (kenduri). Pelanggaran terhadap aturan tersebut berupa sanksi sosial seperti teguran oleh masyarakat nelayan, tidak didatangi juga pada saat yang bersangkutan ada hajat (kenduri/pesta) dan bagi yang  menggunakan alat tangkap yang sifatnya merusak akan dibakar alat tangkap dan kapalnya, dikucilkan dari masyarakat dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan masuk dalam kategori sedang.

Kondisi Dimensi Teknologi Perairan Bengkulu

Oleh :Yuyun Erwina, S.Pi, M.Si

Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu

Data Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Bengkulu Tahun 2013 menunjukkan bahwa armada penangkap ikan didominasi oleh kapal yang berukuran < 5 GT, perahu tanpa motor dan motor tempel berjumlah 4.484 unit dari total armada penangkap ikan sebanyak 4.783 unit atau sekitar 93,74%. Alat tangkap dominan yang digunakan adalah pukat pantai, jaring angkat lainnya, jaring insang hanyut, pancing lainnya, jaring insang tetap dan jaring tiga lapis. Ikan hasil tangkapan memiliki ukuran yang relatif kecil dan bukan merupakan ikan target (selektivitas alat tangkap sedang).

Kasus pelanggaran penangkapan ikan berdasarkan data PPNS Provinsi Bengkulu Tahun 2014 menunjukkan telah terjadi 10 kasus praktek penggunaan alat tangkap yang merusak (bom dan pukat harimau) dan sekitar > 50% dokumen kapal tidak sesuai dengan kondisi fisiknya. Pertumbuhan armada penangkapan selama 5 tahun ini mengalami rata-rata 5% pertahun. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Perairan Bengkulu berjumlah 36 unit yang tersebar di seluruh kabupaten pesisir. Jumlah ini dikategorikan cukup memadai dan baik untuk dimanfaatkan dalam aktivitas penangkapan ikan.

Hasil analisis RAPFISH pada dimensi teknologi (Gambar1) menunjukkan nilai indeks keberlanjutan dimensi teknologi sebesar 40,979 (kurang berkelanjutan) dengan atribut yang paling sensitif berdasarkan hasil analisis leverage (Gambar 2) yaitu: kapasitas pelabuhan perikanan, metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif atau ilegal, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal dan selektivitas alat tangkap

Kondisi Dimensi Ekologi Perairan Bengkulu

Oleh : Yuyun Erwina, S.Pi, M.Si

Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu

Hasil analisis nilai eksploitasi (E) rata-rata sumberdaya ikan di Perairan Bengkulu sebesar86,9%, nilai ini>50% yang menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi dikategorikan tangkap lebih (over fishing).Hasil analisa potensi lestari (MSY) menunjukkan bahwa nilai MSY ikan Bleberan sebesar 1.736.540 ton, MSY Tenggiri 1.842.069,16 ton dan MSY ikan KapeKape 1.571.350,68 ton. Data produksi perikanan tangkap Tahun 2013 menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan Kape-Kape sebesar 1.536.700,01 ton, ikan Bleberan 1.884.340 ton dan Tenggiri 2.482.800 ton, dimana hasil tangkapan initelahover fishing.

Potret Nelayan Bengkulu

Oleh :YuyunErwina,S.Pi, M.Si

Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu

Kegiatan usaha penangkapan ikan di Bengkulu didominasi oleh tipologi perikanan tangkap skala kecil. Fakta ini menunjukan bahwa sebagian besar armada penangkap ikan beroperasi di sekitar perairan pantai dan bergantung kepada ketersediaan stok sumber daya ikan terutama ukuran ikan. Semakin kecil ukuran ikan maka semakin rendah harga jual ikan, dan akan mempengaruhi pendapatan nelayan. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor akses pemasaran yang terbatas, dikarenakan adanya kewajiban bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan hanya kepada tengkulak akibat beban hutang modal. Dan tengkulak menentukan harga jual ikan meskipun ikatan antara tengkulak dan nelayan ini tidak begitu kuat, dalam artian mereka berhak untuk pindah ke tengkulak lain jika ada tengkulak lain yang mau membayarkan hutang modal melaut ke tengkulak sebelumnya. Kondisi seperti ini tentu saja membuat keuntungan yang didapat nelayan semakin kecil. Guna mengatasi hal tersebut peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan modal usaha berupa pinjaman lunak melalui koperasi atau lembaga keuangan mikro lainnya sangat dibutuhkan. Menjamin keberadaan modal melaut bagi nelayan, pemerintah juga secara langsung menjamin kepastian harga jual ikan yang dapat memberikan keuntungan bagi nelayan. Selain itu akses pasar dan harga jual ikan cenderung lebih dinamis.

Penerapan teknologi penangkapan ikan oleh nelayan di Bengkulu masih sangat rendah. Nelayan di Bengkulu masih sangat bergantung kepada pengetahuan lokal dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan  terutama dalam aktivitas penangkapan ikan. Proses penangkapan ikan berada pada jalur penangkapan I (0 – 4 mil).

Peningkatan Kompetensi PNS Melalui Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar

Oleh :YuyunErwina,S.Pi, M.Si

WidyaiswaraBadanPendidikandanPelatihanProvinsi Bengkulu

Semenjak era refomasi yang ditandai dengan jatuhnya pemerintah orde baru tahun 1998, banyak terjadi perubahan dalam pemerintahan kita. Sehubungan dengan itu, tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh suatu instansi. Dalam instansi pemerintahan, dituntut kemampuan insitusi dalam mengelola sumber-sumber daya secara terencana, terutama sumber daya manusia sebagai tenaga  pelaksana oprerasional untuk menghasilkan daya guna dan hasil guna dalam setiap kegiatan.

Pada kenyataanya saat ini, pengelola sumber daya manusia (SDM) merupakan hal sangat sulit dan komplek serta banyak menimbulkan masalah. Sekarang ini di era reformasi saat ini, dimana sistem pemerintahan yang demokratis yang dilakukan atas dasar dari kepentingan rakyat untuk kepentingan rakyat dan dilakukan oleh rakyat. Dengan demikian sumber otoritas dan kewenangan berasal dari rakyat. Akan tetapi, perubahan manajemen pemerintahan dan kenegaraan itu membawa pengaruh terhadap terjadinya perubahan dalam menata birokrasi pemerintahan. Karena birokrasi pemerintahan merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, maka memerlukan sumber daya manusia yang baik, tapi faktanya saat ini banyak sekali kelemahan dalam bidang sumber daya manusia. Seperti tingginya pergantian (turn over) pegawai, rendahnya motivasi berprestasi dalam bekerja, rendahnya kinerja dan banyak pegawai berfikir bahwa insentif yang mereka terima lebih rendah dibandingkan dengan kompensasi di tempat lain, serta banyak lagi permasalahan lainnya.

Pemaknaan Teks Pesan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar

Oleh :YuyunErwina,S.Pi, M.Si

WidyaiswaraBadanPendidikandanPelatihanProvinsi Bengkulu

Pemerintah Provinsi Bengkulu selalu memberikan ijin belajar dan tugas belajar bagi pengembangan dan peningkatan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk itu, sangat penting untuk memberikan pemaknaan teks pesan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Tugas belajar agar program peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

PEMBUKAAN DIKLAT TEKNIS BARANG/ JASA PEMERINTAH TINGKAT DASAR SERTA UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

pembukaan diklat teknis barjas Bertempat di Badan Diklat Provinsi Bengkulu, senin 23/05/2016 Gubernur Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur, Drs Septi Milian secara resmi membuka diklat teknis barang/jasa pemerintah tingkat dasar serta ujian nasional sertifikasi di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa peningkatan kapabilitas pegawai merupakan suatu keharusan karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh personilnya. Tanpa personil yang kapabel sangat tidak memungkinkan organisasi dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan bahwa masing-masing pegawai harus mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal selama 12 hari dalam satu tahun. Amanat ini tentunya dimaksudkan agar kompetensi seluruh pegawai selalu dapat ditingkatkan dalam rangka menunjang tercapainya tujuan organisasi. Instansi pemerintah merupakan perangkat Negara yang mempunyai tugas pokok serta tanggung jawab yang sangat berat terhadap masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka itu penerapan perinsip-perinsip good governance adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar atau ditunda, kegiatan yang dilaksanakan harus dapat diukur dan dipertanggung jawabkan tak terkecuali dalam hal pelayanan publik sesuai dengan system dan standar pelayanan pemerintah.

DIKLAT PRAJABATAN CPNS GOLONGAN III FORMASI UMUM ANGKATAN III, IV, DAN V RESMI DIBUKA OLEH WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU

andi 1    Bertempat di Badan Diklat Provinsi Bengkulu,  Rabu 13 April  2016. Wakil Gubernur Dr. Rohidin Mirsyah,  secara resmi membuka Prajabatan angkatan III formasi umum. Mengawali sambutannya Wakil Gubernur menyampaikan pentingnya mengikuti prajabatan sebagai dasar fundamental bagi aparatur pemerintah di provinsi bengkulu, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis manajerial serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai etika publik. Menurut Wagub aparatur pemerintah harus mempunyai kemampuan berinovasi agar mampu bersaing dengan provinsi-provinsi yang lain.

Dalam sambutannya Kepala Badan Diklat yang diwakili oleh Kabid Fungsional Dr. Soemarno, M.pd mengatakan bahwa Diklat prajabatan dengan pola baru ini bertujuan untuk membentuk PNS yang profesional, yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai dasar profesi PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesioanal sebagai pelayan masyarakat, sedangkan sasaran penyelenggaraan Diklat Prajabatan pola baru adalah terwujudnya PNS yang profesional.